Setiap kali terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah lebih cenderung memilih menaikkan harga bakar minyak (BBM) dalam negeri daripada mencari bahan bakar alternatif (BBA). Sebab cara tersebut paling gampang ditempuh.
Sementara itu wacana program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan program pengembangan bahan bakar alternatif (BBA) hanya sebatas wacana dan tidak pernah terealisasi.
"Jika tahun berikutnya terjadi lagi kenaikan harga minyak dunia, pola kebijakan serupa akan terulang kembali, seperti yang tengah terjadi sekarang ini," ungkap Direktur Eksekutif Mubyarto Institute, Dr Fahmy Radhi, MBA, saat berbicara pada 90 Minutes Seminar on Knowledge Partnership dengan tema "Menyikapi Kebijakan BBM di Indonesia" di Ruang Multimedia Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (21/3/2012).
Fahmy mengakui pembatasan akan menghemat subsidi BBM sekitar Rp 165,3 triliun. Namun, dengan persiapan yang teramat minim, dikhawatirkan rencana itu akan lebih banyak
mendatangkan mudarat daripada manfaatnya.
Di sisi lain, Pertamina dalam menyediakan kebutuhan Pertamax akan memaksa bangsa ini semakin tergantung kepada komoditas impor. Pasalnya, konsumsi premium sudah mencapai sekitar 23,2 juta kilo liter per tahun. Sedangkan produksi Pertamax dari kilang Pertamina hanya mencapai 600 ribu kilo liter per tahun.
"Kebijakan pembatasan BBM subsidi dengan migrasi ke Pertamax meningkatkan impor Pertamax dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun belakangan ini diurungkan dan beralih ke BBG (bahan bakar gas)," kata Fahmy.
Dia menambahkan kenaikan harga BBM bersubsidi selalu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rakyat, bahkan memberikan kontribusi dalam pemiskinan rakyat. Pemberian kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak memadai untuk mengurangi kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan harga BBM.
"Agar akselerasi proses pemiskinan dari dampak penaikan harga BBM tidak terjadi, jumlah dana BLSM seharusnya dinaikkan menjadi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 setiap keluarga per bulan. Bukan hanya Rp 150.000 per bulan," jelasnya.
sumber : http://news.detik.com/read/2012/03/21/173338/1873713/10/dr-fahmy-radhi-kenaikan-bbm-berkontribusi-ke-pemiskinan-rakyat?9922022
